TUTUP
TUTUP
SPORT

PON 2016 Mulai Munculkan Kontroversi

Di cabang olahraga berkuda juga terjadi aksi boikot.
PON 2016 Mulai Munculkan Kontroversi
Cabor pacuan kuda di PON 2016

VIVA.co.id – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat cabang olahraga gantole mengalami masalah. Penyebabnya ialah ketidaksiapan Panitia Besar (PB) PON dalam menyediakan Technical Hand Book (THB).

THB merupakan pedoman bagi cabang olahraga gantole melangsungkan perlombaan. Namun, hingga hari pertama lomba, technical delegate (TD) sebagai pengawas belum menerimanya dari PB PON. 

Sebelum perlombaan dimulai, masalah ketiadaan THB sudah diprotes oleh kontingen Jawa Timur. Tuntutan mereka pun sudah dimenangkan oleh Dewan Hakim yang memerintahkan agar PB PON menyediakan THB terlebih dahulu.

Kemudian, karena tak ingin jadwal yang telah disusun berantakan, diadakanlah manager meeting yang diikuti oleh 12 provinsi peserta perlombaan cabang olahraga gantole. Mereka sepakat, lomba dilanjutkan meski THB belum lagi diterima.

Kontroversi kemudian berlanjut. Setelah lomba dilangsungkan, TD tiba-tiba menghentikannya di tengah jalan. Tim Advokasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta, Subangkit mengatakan alasan TD tidak masuk akal.

Disebutkannya, TD ingin mengikuti putusan Dewan Hakim yang ingin adanya THB terlebih dahulu sebelum lomba digelar. Yang membuat DKI tak terima, mereka menyebut saat lomba dihentikan, atletnya sedang unggul dibanding kontingen lain.

"Dengan fakta demikian, artinya TD ini agak subjektif untuk mengungguli provinsi tertentu," ujar Subangkit kepada wartawan, Jumat 16 September 2016.

Di cabang olahraga lainnya, yakni berkuda juga terjadi aksi boikot. Sebanyak sembilan provinsi memprotes keputusan PB PON yang memberikan fasilitas wild card kepada kontingen tuan rumah.

"Setidaknya ada 10 ekor kuda milik Jabar yang tidak perlu ikut babak penyisihan. Sementara kuda dari provinsi lain harus berjibaku untuk lolos hingga ke final," ujar Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta Alex Asmasoebrata.

Kesembilan Pengprov Pordasi yang mengajukan protes itu adalah DKI Jakarta, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan. Alasan mereka melakukan protes cukup beralasan.

Sebab, menurut Alex, setiap kuda memiliki kebutuhan masa rehat untuk tampil prima. Dan dengan dibiarkannya Jawa Barat tanpa ikut kualifikasi, maka mereka diuntungkan dengan keunggulan stamina.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP