VIVA.co.id – Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Cabang Olahraga Judo, Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat, Arnold Silalahi mengklaim adanya aksi boikot oleh kontingen DKI Jakarta dan Jawa Timur terhadap kinerja wasit, masih dalam batas kewajaran.
Arnold menilai, bentuk protes itu tidak bisa dihindari dan sebagai fenomena dalam laga pertandingan multievent.
"Itu dinamika suatu pertandingan dalam multievent, kalau ada yang tidak puas, masih dalam batas wajar dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Arnold saat wawancara di Gelanggang Olahraga Saparua Park, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 19 September 2016.
Bahkan, menurutnya, meski ada penolakan, kedua Provinsi yang mengajukan keberatan tetap mengikuti pertandingan.
"Untuk evaluasi, mungkin ketidakpuasan beberapa provinsi dengan keputusan wasit. Ada provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta yang tidak puas, mereka tetap ikut serta, ada yang Walk Out dari Jawa Timur dalam beregu," ungkapnya.
Sebelumnya, aksi boikot terjadi pada pertandingan cabang olahraga Judo di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat yang dihelat di GOR Saparua, Bandung. Mereka yang melakukan boikot adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur yang memilih mundur karena menilai kepemimpinan wasit tidak baik.
Untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap jalannya pertandingan, kontingen Jawa Timur memilih tidak datang ke lokasi pertandingan. Sementara itu, kontingen DKI yang dijadwalkan untuk melawan Banten di nomor beregu putra, datang ke arena pertandingan hanya untuk memberi hormat.
Ketua Bidang Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Amir Burhanuddin, mengatakan, aksi ini merupakan kelanjutan dari protes yang diajukan pihaknya di pertandingan nomor kata (seni) yang berlangsung kemarin. Mereka juga akan melayangkan surat protes kepada Dewan Hakim PB PON.
Sementara itu, Manajer judo DKI Jakarta, MB Hutagalung, berharap aksi protes ini dapat dijadikan pelajaran bagi penyelenggara dan wasit, agar lebih profesional dalam memimpin pertandingan, "Kita harapkan ke depan ada koreksi, jangan seperti ini lagi lah," kata Hutagalung.
