TUTUP
TUTUP
SPORT

Pendaftaran Ditutup, Gita Wirjawan dan Wiranto Diverifikasi

Keduanya maju dalam pemilihan Ketua Umum PBSI pada Munas di Surabaya.
Pendaftaran Ditutup, Gita Wirjawan dan Wiranto Diverifikasi
Dua calon Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020, Gita Wirjawan dan Wiranto (BadmintonIndonesia.org)

VIVA.co.id – Pertarungan perebutan tahta Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020 mulai memasuki tahap verifikasi. Kamis, 27 Oktober 2016 tepat pukul 17.00 WIB tahapan untuk pendaftaran nama calon resmi berakhir sejak dibuka mulai 15 Oktober 2016 lalu.

Dua nama calon yang telah resmi mendaftarkan diri adalah Gita Wirjawan dan Wiranto. Keduanya akan bertarung memperebutkan posisi orang nomor satu di induk organisasi olahraga tepok bulu ini pada Musyawarah Nasional (Munas) yang akan berlangsung 30 Oktober-1 November  2016 di Surabaya, Jawa Timur.

Gita Wirjawan merupakan Ketua Umum PP PBSI petahana masa bakti 2012-2016. Sementara Wiranto yang pernah memimpin induk organisasi bridge dan karate ini kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
 
Gita lebih dulu mengembalikan formulir pendaftaran pada 17 Oktober 2016, disusul dengan Wiranto pada 26 Oktober 2016. Dalam persyaratan dokumen pendaftar, keduanya menyertakan surat dukungan yang sama kuat dari 18 Pengurus Provinsi PBSI. 

Sementara jumlah suara pemilih dalam Musyawarah Nasional adalah 34 pengurus provinsi + 1 suara Pengurus Pusat PBSI. Setelah pendaftaran ditutup, berkas pendaftaran kedua calon akan mulai diverifikasi oleh Tim Penjaringan yang diketuai oleh Fuad Basya. 

Dituturkan Fuad, proses verifikasi akan berlangsung pada 28-30 Oktober 2016. “Kami baru akan memulai verifikasi besok (28 Oktober/hari ini), sementara ini kedua calon memiliki jumlah dukungan yang sama yaitu 18 suara pengurus provinsi. Berarti ada yang dobel? Iya memang ada yang dobel karena jumlah pengprov hanya ada 34,” ujar Fuad, dikutip dari situs resmi PBSI.

“Dalam verifikasi awal, besok sore sudah akan ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pendaftar, misalnya ada persyaratan yang kurang. Contohnya surat dukungan pengurus provinsi yang hanya ditandatangani Sekretaris Umum, bukan Ketua Umum Pengprov yang bersangkutan. Kemudian akan kami tanyakan apakah ini bisa diperbaiki, istilahnya administrasinya harus disempurnakan lagi,” ujarnya menambahkan.

(mus)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP