Wapres Ingatkan Asian Games 2018 Tidak Perlu Jor-joran

Wapres, Jusuf Kallas dalam Rapat Persiapan Asian Games 2018
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau penyelenggaraan Asian Games 2018 terlalu 'jor-joran' menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia mau pembiayaan keluar seefektif mungkin.

Kritik untuk Pelaksanaan Munas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia

JK memastikan bahwa negara menganggarkan biaya persiapan Asian Games 2018 sebatas Rp4,5 triliun. Lainnya, akan berasal dari dana sponsorship yang akan digalang dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri yang bisa mendukung.

Keefektifan pembiayaan ia katakan akan diambil dari penyesuaian, seperti terhadap jumlah atlet, cabang olahraga. Misalnya, kalau jumlah atlet berkurang maka biaya hotel akan berkurang. Lalu, biaya teknologi dan informasi (TI) dihemat dengan Telkom hadir sebagai sponsor.

Eunhyuk Super Junior: Banyak Memori Indah Terukir di Indonesia

"Indonesia ini sebagai tuan rumah menyelenggarakan Asian Games 2018 karena ketidaksanggupan Vietnam dari segi biaya. Jangan karena orang enggak sanggup, lalu kita malah menjadi jor-joran," ungkapnya di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Jakarta pada Sabtu, 25 Maret 2017.

Kemudian, ia menekankan untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya tidak mengenakan pemotongan biaya. "Infrastruktur enggak dikurangi costnya. Cost tidak dikurangi, tapi dihitung ulang," tuturnya.

Ketika Sambo Tinggalkan Jejak di Jakarta dan Palembang

Estimasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Asian Games 2018 saat ini ada sekitar ia sebutkan ada lebih dari Rp30 triliun. Terkait pembiayaan infrastruktur saja, baik infrastruktur transportasi maupun renovasi pembangunan venue ada sekitar Rp27 triliun.

"Untuk infrastruktur yang langsung, tapi berfungsi berjangka panjang, misalnya dari sisi transportasi di Palembang saja Rp7 triliun. Membangun, perbaikan di Jakabaring dan DKI Jakarta sendiri hampir Rp3 triliun," sebutnya.

Saat ini, penghitungan penghematan biaya itu sifatnya masih dalam usulan.
Sebelum diresmikan, terlebih dahulu akan di kaji oleh Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya